Pemerintah Indonesia telah menghentikan sementara waktu semua kerjasama militer dengan Australia. Hal itu diduga karena adanya materi pelatihan di markas Pasukan Khusus Australia yang dianggap menghina Indonesia.
Menurut harian Kompas yang terbit pada hari ini, seorang instruktur Kopassus Indonesia merasa terhina dengan adanya materi yang terpampang di fasilitas pelatihan di Perth, Australia. Ada sebuah materi yang dilaminating dan dianggap telah merendahkan prinsip dasar negara Indonesia yakni Pancasila.
Insiden itu nyatanya bukan yang pertama. Kompas melaporkan peristiwa lainnya ketika seorang anggota Kopassus menemukan bahan pengajaran di markas itu juga dianggap merendahkan militer Indonesia.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Wuryanto, tidak menampik isu tersebut menjadi salah satu penyebab. Namun, dia menambahkan ada juga isu teknis lainnya.
“Banyak hal yang harus diperbaiki lah,” ujar Wuryanto ketika dihubungi Rappler pada Rabu, 4 Januari.
Dia mengatakan kerjasama sudah dihentikan sejak beberapa waktu yang lalu, mulai dari latihan bersama hingga pendidikan.
“Semuanya ditunda. Tetapi, layaknya hubungan kedua negara ada pasang surut. Biasa lah,” kata dia.
Indonesia juga sudah menyampaikan keberatan tersebut kepada Panglima Militer Australia. Mereka sudah menanggapi dan memberikan respons. Ke depan, Australia akan mengevaluasi semua kerja sama teknis dan akan menyempurnakan materinya.
“Hubungan kerjasama antar kedua negara itu kan seharusnya saling menguntungkan, mengambil manfaat sebaik-baiknya dan saling menghormati. Saya rasa setelah itu semua terpenuhi maka kerjasama akan bisa kembali dilanjutkan,” tutur Wuryanto.
Apakah ini artinya dibutuhkan perjanjian tertulis? Wuryanto menyebut belum ada pembicaraan yang mengarah ke sana. Namun, dia memastikan sebelum keputusan penghentian kerjasama ini dilakukan, TNI sudah berkomunikasi dengan militer Australia.
Tetap berkomitmen perbaiki hubungan
Kendati kerjasama militer kedua negara kembali mengalami kemunduran, tetapi baik Australia dan Indonesia memiliki komitmen untuk memperbaiki hubungan. Hal itu terlihat dari pernyataan kedua Menteri Pertahanan. Menhan Australia, Marise Payne mengakui sudah tahu soal adanya keberatan dari seorang personil TNI terkait materi dan pernyataan di fasilitas pengajaran bahasa di Perth.
Panglima militer Australia, Marsekal Binskin telah menulis surat kepada Panglima TNI, Gatot Nurmantyo.
"Militer Australia telah melakukan penyelidikan secara serius mengenai keberatan yang disampaikan (oleh pihak Indonesia). Saat ini penyelidikan tengah diselesaikan," ujar Payne melalui keterangan tertulis pada Rabu, 4 Januari.
Karena adanya pernyataan dari pihak Indonesia, bahwa kerja sama militer kedua negara dihentikan sementara, maka berpengaruh kepada kegiatan militer lainnya. Kegiatan baru akan dilanjutkan, jika permasalahan ini telah dituntaskan.
"Australia tetap berkomitmen untuk membangun hubungan pertahanan yang kuat dengan Indonesia, termasuk dalam pelatihan bersama," kata Payne lagi.
Sementara, Menhan Ryamizard tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan sebelum mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya.
"Lagipula hubungan Indonesia dengan Australia dalam keadaan baik-baik saja ya. Kami lihat dulu, jangan langsung gegabah. Ditunda pun (kerjasama militer) juga enggak apa-apa," ujar Ryamizard yang ditemui di Istana Bogor.
Menurut informasi yang didengar mantan jenderal purnawirawan itu, perwira militer Australia yang diduga melakukan penghinaan sudah diberikan teguran dan dihukum oleh atasannya. Dia pun berharap hubungan kedua negara jangan sampai rusak hanya karena ulah perwira militer.
"Jangan gara-gara curut-curut enggak jelas itu, hubungan negara enggak bagus, enggak baik juga," katanya.
Kerjasama militer kedua negara juga sempat terhenti di tahun 2013 lalu akibat terkuaknya skandal penyadapan yang dilakukan oleh Badan Intelijen Australia (ASIO) kepada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudoyono. Informasi terkait penyadapan yang bersumber dari dokumen yang dibocorkan oleh mantan kontraktor NSA Edward Snowden kemudian dipublikasikan oleh harian Sydney Morning Herald (SMH) dan The Guardian Australia.
Hubungan kedua negara baru pulih ketika Menteri Luar Negeri Julie Bishop dan Menlu Marty Natalegawa pada tahun 2014 meneken kode perilaku (COC) penyadapan yang disaksikan oleh SBY di Nusa Dua, Bali.
REAKSI DPR ATAS PENGHENTIAN SEMENTARA HUBUNGAN DENGAN AUSTRALIA
"Saya kira kita setuju dengan keputusan penghentian sementara, akan tetapi harus dilihat penyebabnya sehingga tidak mengganggu hubungan bilateral kedua negara," kata Abdul Kharis di Jakarta, Rabu, 4 Januari 2017.
Dia mengaku belum mengetahui secara rinci dan teknis penyebabnya. Namun, menurut dia, sebagai negara tetangga, Indonesia dan Australia harus saling menghormati.
Abdul Kharis menilai langkah penghentian sementara kerja sama itu sudah tepat. Hal itu bisa mendinginkan suasana dan diharapkan tidak mengganggu hubungan bilateral kedua negara. "Saya katakan harus saling menghormati, jika tidak ya begini, kita tersinggung berat juga kalo benar mereka menghina lambang negara kita," ujarnya.
Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi mendukung penuh keputusan TNI untuk menghentikan sementara kerja sama latihan militer dengan Australia. Menurut dia, sudah seharusnya negara itu menghargai Indonesia sebagai mitra yang sejajar bukan melecehkan.
Bobby menduga militer Austraia iri dengan kemampuan prajurit TNI. Misalnya, kata dia, menjuarai lomba menembak di Australia. Dia menambahkan, seharusnya Australia berterima kasih kepada Indonesia karena TNI mau berbagi ilmu.
"Militer Australia kali ini menunjukan itikad tidak baik yang cenderung provokatif," ujarnya. "Rapat kerja masa sidang berikut, akan kami konfirmasikan secara rinci bagaimana bentuk pelecehan tersebut."
Menurut dia, masyarakat Indonesia berhak tahu siapa sahabat Indonesia yang benar-benar menghormati bangsa Indonesia.
Namun, Bobby masih berharap kejadian itu adalah kesalahpahaman. Apabila benar ada pelecehan, kata dia, bukan hanya penghentian kerja sama, kalau perlu langkah-langkah diplomatik harus dilakukan.
Sebelumnya, Markas Besar TNI memutuskan untuk menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australia. Selama ini kerja sama bidang pertahanan antarkedua negara dinilai tidak menguntungkan Indonesia.
"Iya betul menghentikan sementara, bukan memutuskan kerja sama," kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Wuryanto, di Jakarta, Rabu, 4 Januari 2017.
Wuryanto mengatakan TNI memutuskan penundaan kerja sama militer dengan Australian Defence Force (ADF) setelah melakukan evaluasi yaitu ada hal teknis yang dianggap tidak menguntungkan TNI.
Dia menjelaskan ada masalah teknis yang harus diperbaiki dan disempurnakan untuk meningkatkan hubungan kerja sama. Semuanya masih dalam evaluasi dan perlu adanya penyempurnaan, serta perlu ada peningkatan agar hal-hal teknis bisa diperbaiki.
"Intinya kerja sama ini mestinya harus saling menguntungkan, saling memberikan manfaat, saling menghormati dan saling menghargai," tuturnya.
Dia mengatakan penghentian kerja sama sementara itu meliputi berbagai aspek, di antaranya latihan bersama, pendidikan, tukar menukar perwira, hingga kunjungan antar-pejabat.
SOAL KERJASAMA MILITER, RYAMIZARD AKAN TEMUI MENTERI PERTAHANAN AUSTRALIA.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu merespon penundaan kerjasama militer antara TNI dengan Australia Defense Force yang kabarnya akibat adanya materi atau kegiatan pengajaran di ADF yang menjelek-jelekkan masa lalu TNI. Ryamizard mengatakan bahwa dirinya akan menemui Menteri Pertahanan Australia Marise Payne untuk menindaklanjuti penundaan tersebut.
"Saya mau ngomong dengan Menhan Australia dulu. Seharusnya kemarin ke sana, tapi tidak jadi karean beliau lagi sakit. Mungkin akhir Januari ini baru ke sana," ujarnya saat dicegat usai Sidang Kabinet Paripurna di Bogor, Rabu, 4 Januari 2017.
Ryamizard melanjutkan bahwa tindak lanjut yang akan ia lakukan bersama Menhan Australia adalah akar masalah dari penundaan itu.
Ditanya apakah sudah diambil langkah awal akan masalah dengan ADF, Ryamizard mengiyakan. Salah satu langkah awal yang diambil adalah menarik instruktur asal Kopassus yang mengajar di ADF.
Langkah lainnya, ujar Ryamizard, diambil oleh ADF sendiri. ADF, klaim ia, telah memberi sanksi kepada pihak-pihak yang diyakini menjelek-jelekkan TNI seperti kabar yang beredar."Yang di sana melapor ke saya seperti itu," ucap dia.
Terakhir, Ryamizard mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya memastikan kerjasama itu hanya ditunda, bukan dibatalkan. Sebab, kerjasama dengan ADF juga penting untuk menjaga hubungan baik antar negara atau dalam hal ini Australia.
"Hubungan kita (dengan Australia) lagi baik-baiknya. Kalau hanya ditunda (kerjsamanya), gak apa," demikian RYamizard mengakhiri.
AUSTRALIA JANJI AKAN USUT MATERI YANG HINA PANCASILA.
Panglima Tentara Australia Marsekal Mark Binskin dalam suratnya yang dilayangkan ke Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyatakan, dia segera menyelidiki materi latihan militer Australia yang dinilai menghina Indonesia dan dasar negara Pancasila.
"Angkatan bersenjata Australia mencermati secara serius isu yang berkembang dan investigasi atas peristiwa ini dalam proses rampung," kata Binskin seperti dikutip dari Guardian, 4 Januari 2017.
Pemerintah Indonesia menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australia setelah Komando Pasukan Khusus (Kopassus) berlatih bersama pasukan komando Australia di salah satu tempat pelatihan militer di Perth. Seorang instruktur Kopassus merasa ada materi dalam pelatihan itu yang menghina Indonesia. Menurut instruktur itu, materi itu merendahkan lima dasar negara Indonesia, Pancasila.
Menteri Pertahanan Australia Marise Payne berharap untuk segera memulihkan kerja sama militer dengan Indonesia sesegera mungkin.
Payne membenarkan tentang isu adanya materi pelatihan militer di bagian fasilitas latihan bahasa angkatan bersenjata Australia yang dipersoalkan militer Indonesia.
Meski Indonesia menghentikan sementara latihan militer dengan Australia, menurut Payne, kerja sama militer di bidang yang lain tetap berjalan.
"Australia berkomitmen untuk membangun kerja sama pertahanan yang kuat dengan Indonesia, termasuk kerja sama di bidang pelatihan. Kami akan bekerja sama dengan Indonesia untuk memulihkan kerja sama penuh sesegera mungkin," ujar Payne.
Sebagai dua negara bertetangga, Indonesia dan Australia telah meningkatkan kerja samanya beberapa tahun terakhir setelah melewati tahun-tahun yang berat dalam sejarah keduanya.
Kesepakatan Lombok yang mendasari kerja sama pertahanan Indonesia-Australia dianggap menjadi perekat keduanya untuk bekerja sama memerangi kejahatan transnasional, terorisme, dan berbagi informasi intelijen. Australia juga menjual peralatan militer kepada Indonesia.
No comments:
Post a Comment